JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang berangkat ke luar negeri secara unprosedural. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi doorstop usai audiensi di Mabes Polri, Kamis (09/01/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri mendukung penuh inisiatif Kementerian P2MI untuk membentuk desk khusus atau satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah ini bertujuan memberantas praktik ilegal dan melindungi hak-hak pekerja migran.

“Kami sangat mendukung pembentukan desk atau Satgas TPPO. Ini merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat kita yang berangkat secara ilegal dan rentan menjadi korban sindikat perdagangan orang,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Kapolri juga menekankan pentingnya pendekatan terpadu, mulai dari penindakan hukum terhadap oknum yang terlibat, pencegahan, hingga kerjasama lintas kementerian. Polri berkomitmen untuk membuka ruang pengaduan masyarakat melalui desk khusus yang akan segera dibentuk.

“Kami akan memperkuat kerjasama melalui langkah preventif dan penegakan hukum. Penindakan terhadap oknum, perbaikan sistem, serta pendampingan bagi masyarakat yang terjebak dalam jalur unprosedural menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Senada dengan Kapolri, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa 90% kasus eksploitasi pekerja migran terjadi pada mereka yang berangkat secara unprosedural. Ia pun meminta dukungan Polri untuk menekan angka tersebut.

“Sebagian besar kasus eksploitasi, overcharging, hingga human trafficking dialami oleh pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi. Kami berharap Polri dapat membongkar sindikat di balik praktik ini,” jelas Abdul Kadir Karding.

Menteri P2MI juga menjelaskan bahwa desk khusus yang akan dibentuk nantinya akan menangani pengaduan dan evaluasi secara menyeluruh. Ia optimistis kerjasama ini akan membawa perubahan signifikan dalam melindungi pekerja migran Indonesia.

“Ini momen penting. Saya merasa hari ini seperti mendapatkan lailatul qadar. Dukungan penuh dari Polri sangat berarti bagi kami,” ungkapnya.

Sinergi antara Polri dan Kementerian P2MI ini diharapkan mampu menekan angka keberangkatan pekerja migran secara unprosedural serta meningkatkan perlindungan terhadap mereka yang bekerja di luar negeri. (***)