Nasional, kartamedia.id – Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung, mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang mengubah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dari 20 persen menjadi nol persen. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Tamsil saat mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian materi presidential threshold di MK, Senin (17/1), bersama dua senator lainnya, Fahira Idris dan Edwin Pratama Putra.

“Ini sangat menggembirakan dan memberi harapan luar biasa. Pernyataan tiga hakim konstitusi hari ini, terutama Profesor Aswanto, membuka ruang bagi dalil-dalil yang bisa meyakinkan bahwa legal standing tidak hanya milik partai politik, tetapi juga warga negara secara perseorangan,” ujar Tamsil.

Senator asal Sulawesi Selatan ini menjelaskan, aspirasi untuk menghapus presidential threshold mengemuka dalam berbagai diskusi publik, debat akademik, dan pertemuan dengan konstituen. Menurutnya, sistem ambang batas sebesar 20 persen tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dalam sistem presidensial yang seharusnya memberi ruang bagi lebih banyak kandidat yang benar-benar lahir dari kehendak rakyat.

“Dalam sistem presidensial, kandidat yang muncul harus benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat. Hal ini sesuai dengan hak dipilih dan memilih yang dijamin oleh konstitusi,” tambah Tamsil.

Sidang perdana pengujian materi ini juga mencatat pernyataan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang menegaskan bahwa MK terbuka untuk mempertimbangkan rasionalisasi baru yang memungkinkan perubahan sikap terhadap ambang batas presiden.

“Kalau ada alasan baru yang dapat meyakinkan majelis, Mahkamah bisa saja melakukan perubahan pendirian,” ujar Manahan.

Wakil Ketua MK, Aswanto, menekankan bahwa para pemohon perlu menjelaskan secara mendalam kerugian konstitusional yang dialami. Hal ini menjadi dasar untuk mengkaji ulang legal standing bagi perseorangan yang sebelumnya hanya diberikan kepada partai politik.